<
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
PTPN V Dilaporkan ke KPK, Dugaan Cetak Kebun Gagal dan Alihkan Tanah Negara
Rabu, 26-05-2021 - 06:53:28 WIB
TERKAIT:
 
  • PTPN V Dilaporkan ke KPK, Dugaan Cetak Kebun Gagal dan Alihkan Tanah Negara
  •  

    PEKANBARU - PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), dilaporkan ke Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/5/2021) ini oleh Inisiatif Keadilan Agraria SETARA Institute bersama perwakilan petani Sawit Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

    Pihak yang melaporkan PTPN V ini adalah Tim Advokasi Inisiatif Keadilan Agraria SETARA Institite, yakni Disna Riantina (Advokat Publik dan Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria).

    Disna Riantina mengatakan, pihaknya melaporkan PTPN V atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat di PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) tersebut.

    Dia menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi ketika PTPN V bekerjasama dengan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) melakukan pembangunan kebun plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) di tahun 2003.

    Lebih jauh dijelaskanya, pembangunan kebun pertama kali dilakukan dengan biaya uang negara (PTPN V), kredit ke Bank Agroniaga dan kredit ke Bank Mandiri.

    Kemudian, selain dugaan korupsi pembangunan kebun, PTPN V juga membiarkan asset negara 500 hektat tanah, yang seharusnya menjadi kebun inti milik negara, beralih kepemilikan secara melawan hukum.

    Mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan fakta peristiwa, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya negara melalui PTPN V memiliki kebun inti seluas 500 hektar yang diperoleh dari Kopsa M.

    Tetapi yang terjadi, menurut Disna Riantina, lahan tersebut dibiarkan dan sengaja tidak dibukukan sebagai kekayaan negara sehingga beralih kepemilikan dan menimbulkan kerugian Negara.

    ''Akibat tindakan ini negara dirugikan kurang lebih Rp134.000.000.000, yang dihitung dari harga lahan yang beralih dan penghasilan kebun selama 14 tahun,'' jelas Disna Riantina.

    Hitung-hitungan ini, sambung Disna Riantina, pembangunan kebun untuk pertama kalinya dibiayai oleh PTPN V, yang jika mengacu pada nilai nominal yang tertuang dalam Surat Pengakuan Utang berdasarkan Surat dari Bank Agroniaga No. 53/Dir.01 OL/XI/2005 tertanggal 17 November 2005, adalah Rp13.272.960.400.

    ''Artinya PTPN V dengan menggunakan uang Negara senilai sebagaimana dimaksud membangun kebun terlebih dahulu, terbukti kebun dibangun dimulai tahun 2003 dan pengakuan utang terjadi di 2005,'' katanya.

    Disna Riantina mengulas, bahwa sejak tahun 2003 2013 (sebelum di take over Bank Mandiri) pembangunan kebun plasma KKPA, telah menggunakan uang Negara dan/atau kekayaan Negara dalam bentuk modal awal pembangunan sebesar lebih kurang Rp. 79.000.000.000, maka kerugian Negara yang ditimbulkan akibat tata kelola perkebunan yang tidak akuntabel ini berjumlah Rp. 79.000.000.000. Kerugian tersebut kembali membengkak menjadi Rp. 83.000.000.000 melalui proses take over oleh Bank Mandiri yang secara jelas menunjukkan adanya selisih sejumlah Rp. 4.000.000.000 tanpa kejelasan.

    ''Data kami kerugian ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2023, ketika masa kredit berakhir dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp182.980.600.000,'' katanya.

    Dengan demikian, pembiaran lahan dan kesengajaan tidak membukukan pemberian lahan kebun inti seluas 500 ha. oleh PTPN V dan tata kelola biaya pembangunan kebun yang tidak akuntabel menimbulkan total kerugian sebesar Rp. 134.000.000.000 + Rp. 182.980.600.000 Rp. 316.980.600.000 (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

    Untuk tata kelola keuangan pinjaman dari bank yang masuk melalui rekening PTPN V adalah masuk dalam rumpun keuangan negara, yang semestinya penggunaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada Hukum Keuangan Negara dan Hukum Perikatan terkait dasar pengajuan pinjaman dan peruntukannya.

    Selain itu, PTPNV juga diduga melakukan penggelembungan biaya pengelolaan kebun yang tidak wajar, penggelembungan utang yang kemudian ditimpakan kepada petani anggota koperasi. Modus yang dijalankannya sangat mungkin melibatkan oknumoknum di Bank Agroniaga dan Bank Mandiri Cabang Palembang.

    Beberapa tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tergambar pada unsur perbuatan hukum yang berupa kesengajaan dan kelalaian pada seluruh proses tata kelola biaya pembangunan kebun dan pemanfaatan lahan yang diserahkan oleh Kopsa M.

    Sementara itu, upaya meminta keterangan pihak PTPN V melalui salah satu pihak yang bekerja di Humas PTPN V, saat dihubungi Pekanbaru MX mengatakan, akan meminta keterangan atasannya.

    ''Sebentar ya, saya laporkan ke atasan dulu,'' singkatnya, seperti yang dilansir dari klikmx.*




     
    Berita Lainnya :
  • Firdaus-Ayat Cahyadi Paparkan Keberhasilan Satu Dekade Memimpin Kota Pekan Baru
  • Dituding Menjadi Provokator Aksi Masa, Ketua Koptan berikan Klarifikasi
  • Setelah Dilaporkan Ke KPK, Elit PTPN-V Tinjau Kebun Kopsa M, Ada Apa?
  • Koptan Pebadaran minta DPRD Riau kaji ulang hasil rapat bersama Kopni-SL
  • Antony Hamzah Tegaskan Manajemen KOPSA M Sangat Transparan, Berikut Faktanya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Firdaus-Ayat Cahyadi Paparkan Keberhasilan Satu Dekade Memimpin Kota Pekan Baru
    02 Dituding Menjadi Provokator Aksi Masa, Ketua Koptan berikan Klarifikasi
    03 Setelah Dilaporkan Ke KPK, Elit PTPN-V Tinjau Kebun Kopsa M, Ada Apa?
    04 Koptan Pebadaran minta DPRD Riau kaji ulang hasil rapat bersama Kopni-SL
    05 Antony Hamzah Tegaskan Manajemen KOPSA M Sangat Transparan, Berikut Faktanya
    06 KOPSA Saling Berkoordinasi untuk Menidaklanjuti Arahan yang Disampaikan Disdagkop-UMK Kampar Terkait
    07 Begini Skenario Lumpuhkan 997 Petani Sawit, Kapolri Harus Berantas Mafia Tanah di Sektor Perkebunan
    08 Hikmah Anak Kuntu yang Viral, Syahrul Aidi Minta Pengusaha Perhatikan Kesejahteraan Karyawan
    09 Laporkan PTPN V ke KPK dan Bareskrim Polri, Petani dan Pengurus Koperasi Hadapi Tekanan dan Ancaman
    10 Rumah Yatim Bagikan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Prasejahtera Kelurahan Sungai Sibam Pekanbaru
    11 Jubir Satgas Covid-19 Ingatkan Kabupaten Kota di Riau Serius Tangani Covid-19
    12 Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi Dana Desa, Sanksi Menanti Jika Terjadi Penyimpangan Anggaran
    13 GMMK Riau Serahkan Donasi untuk Palestina Lewat KNRP
    14 Kasus Aktif Terkonfirmasi Covid-19 Riau Naik Jadi 4.850 Kasus
    15 Tiga Warga Pekanbaru Reaktif Rapid Antigen saat Razia Pekan Lalu Ternyata Positif Corona
    16 Tingkatkan Persentase Vaksinasi Lansia, Dinkes Riau Gandeng Komunitas
    17 70 Napi Beragama Budha di Riau Dapat Remisi Waisak, 1 Langsung Bebas
    18 DPC Patri Rohil Ajak Warga Dukung Vaksinasi Covid-19
    19 Angka Kematian Covid-19 di Brasil Tembus 450 Ribu Kasus
    20 Walikota Pekanbaru Tinjau Vaksinasi Ribuan Warga dan Jemaat di Gereja HKBP
    21 Bahas Masalah dan Solusi, BPPW Riau Rapat Progres MSMIP Pekanbaru
    22 PTPN V Dilaporkan ke KPK, Dugaan Cetak Kebun Gagal dan Alihkan Tanah Negara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Kompenews.com