Soal Tak Dibentuk Pansus Kecelakaan Kerja di PHR, Ini Kata Ketua Komisi V DPRD Riau
Kamis, 23-03-2023 - 16:00:16 WIB
PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung, mengatakan belum diperlukannya pembentukan panitia khusus (pansus) kecelakaan kerja. Itu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Disnakertrans.
RDP pada hari Senin (20/3/2023) itu diketahui membahas kematian 11 pekerja di lingkungan wilayah kerja PT PHR.
"Dari hasil rapat kemarin itu semua pihak mendengar, bahwa terlihat dengan jelas belum ada urgensinya membentuk pansus setelah mereka (PT PHR) menjelaskan, dan itu kesepakatan bersama," kata dia, Kamis (23/3/2023).
Robin menegaskan bahwa hasil rapat tersebut adalah keputusan bersama antara Komisi V DPRD Riau, PT PHR, dan semua pihak terkait yang hadir pada hari itu.
"Disitu banyak orang, bukan saya sendiri. Teman-teman di komisi juga melihat. Nah, kalau soal kesimpulan rapat itu kan kesimpulan bersama. Saya kan memimpin rapat itu tidak mendominasi, artinya semua (terlibat)," ujarnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD Riau hanya memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan PT PHR. Hal itu mengejutkan banyak pihak mengingat sudah 11 pekerja yang meninggal dunia, enam di antaranya tewas akibat kecelakaan fatal. Seperti tertimpa boom crane dan jatuh ke tanki limbah penuh gas beracun.
Kekecewaan dilontarkan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau (AMPR) yang pada Kamis (16/3/2023) lalu juga melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Riau. Setelah melakukan aksi unjuk rasa menuntut diturunkannya Jafee A Suardin sebagai Dirut PT PHR.
Terlebih, DPRD Riau sendiri yang mewacanakan untuk dibentuknya Pansus. Karena Jafee A Suardin tak pernah datang sekalipun memenuhi undangan DPRD Riau untuk memberi penjelasan terkait kecelakaan kerja.
"Adanya poin rekomendasi itu tidak sesuai dengan pernyataan Komisi V saat menerima kami ketika melakukan unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Hal ini tentu membuat gaduh karena apa yang dijanjikan Komisi V saat itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi setelah mereka melakukan RDP dengan PT PHR dan Disnakertrans," kata Sekretaris Umum AMPR Anggi Gusnawan.(hrc)
Komentar Anda :