PEKANBARU - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru mencatat 235 Kepala Keluarga (KK) miskin esktrem.

"Jadi dari hasil verifikasi data kita, ada dua ratus lebih kepala keluarga tergolong kemiskinan esktrim di Kota Pekanbaru," sebut Kepala Dinsos Pekanbaru, Idrus, Rabu (24/5/2023).

Dikutip tribunpekanbaru.com, pihaknya mendata warga miskin yang sudah masuk mencapai 90 persen berasal dari 83 kelurahan. Data awal ada 5.880 orang yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrim.

Petugas di lapangan melakukan verifikasi terhadap data itu. Guna memastikan masyarakat tersebut memang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Kebutuhan dasar itu di antaranya pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pendidikan. Itu membuat warga yang mengalami kondisi kemiskinan ektrim tersebut hidup dalam keprihatinan.

"Kita sudah melakukan verifikasi dengan mengerahkan potensi yang ada untuk mendata masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim," sebutnya.

Idrus memastikan tak banyak masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Tetapi keberadaan masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrim tetap menjadi perhatian khusus pemerintah kota.

Apalagi pemerintah kota saat ini berupaya menjangkau seluruh masyarakat agar bisa mendapat layanan kesehatan.

Mereka nantinya bakal mendapat bantuan asuransi kesehatan lewat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK.

Idrus menyatakan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekanbaru cenderung menurun. Awalnya pada tahun 2022 lalu jumlah penerima PKH mencapai 13.000 KK.

Sementara tahun ini turun menjadi 12.205 PKH. Jumlah penerima PKH berkurang sebab kehidupan para penerima PKH mulai membaik.

"Untuk PKH tentunya dari dinas sosial bersama pendamping memasukkan data ke DTKS. Penentuan nantinya oleh Kementrian Sosial," paparnya.

Mereka yang diusulkan menerima PKH adalah warga yang sudah sudah memiliki KTP dan KK Pekanbaru. Mereka yang tidak punya KK dan KTP dibantu lewat program bantuan sosial lainnya. (*)