<
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Fakultas Hukum UIR Usulkan Status Otonomi Khusus untuk Riau
Kamis, 26-11-2020 - 15:05:26 WIB
TERKAIT:
 
 

PEKANBARU – Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengusulkan status otonomi khusus bagi Provinsi Riau. Usulan itu disampaikan kepada Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian DPR RI yang berkunjung ke UIR di Perhentian Marpoyan Pekanbaru pada Selasa (24/11/2020).

Tim terdiri dari Rico Wahyudi SH MH selaku ketua, Ihsan Badruni Nasution Sy.S SH, Nova Manda Sari SH MH, Yanuar Putra Erwin SH MH, Deasy Dwi Ramiayu SE dan Abrar Amin MAP (Anggota). Mereka disambut Dekan Dr Admiral, Wakil Dekan I Dr Rosyidi Hamzah, Wakil Dekan II Dr Desi Apriani SH MH, Wakil Dekan III S Parman SH MH, Kepala Bagian Departemen Hukum Tata Negara Dr Ir Suparto SH MJH MSi, Kabag Humas Dr H Syafriadi dan Moza Fudika Dela SH MH.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam itu, Pimpinan Fakultas Hukum memberi masukan terkait rencana tim melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU Provinsi Riau. Menurut Abrar Amin, Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Undang-undang yang sekaligus menjadi dasar pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masing-masing provinsi. Termasuk Riau.

''Kami datang ke Riau dalam rangka mengumpulkan data awal menyusun naskah akademik dan draf RUU untuk disampaikan kepada Komisi II DPR RI,'' ujar Abrar.

Ia juga menyebut, dalam beberapa pekan terakhir timnya juga sudah bersilaturrahmi ke berbagai elemen masyarakat untuk mendapat masukan.

Dekan Fakultas Hukum Admiral mengapresiasi kedatangan tim. Ia menyatakan, Riau hari ini telah mengalami perubahan dan kemajuan sangat pesat dibanding beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi sama dengan daerah lain, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tetap tinggi. Yakni di atas 7 persen.

''Ini sesuatu yang ironi. Karena negeri ini memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, di atas minyak di bawah minyak, namun SDA itu tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Dari dulu, soal kemiskinan ini selalu menjadi pembicaraan serius di internal akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat,'' kata Admiral.

Begitu pun masalah infrastruktur yang masih memprihatinkan. Soal kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, pengangguran dan lain-lain. Semua menjadi problem di daerah ini. Tak terkecuali tentang perkebunan ilegal yang luasnya mencapai 1,2 juta hektar.

''Kami bangga areal perkebunan sawit di daerah ini mencapai 2 juta hektar tapi berapa kontribusinya untuk daerah? Semua diambil Pusat, itu karena Undang Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah hanya mengatur dana bagi hasil untuk sektor migas. Karena itu, Fakultas Hukum mengusulkan supaya Pusat memberi status otonomi khusus bagi Riau sama dengan yang diberikan kepada Aceh dan Papua,'' tukas Admiral.

Otonomi khusus merupakan tawaran kepada Pemerintah Pusat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kedaerahan yang pernah disuarakan masyarakat dalam Kongres Rakyat Riau belasan tahun lalu.(rls)




 
Berita Lainnya :
  • Firdaus-Ayat Cahyadi Paparkan Keberhasilan Satu Dekade Memimpin Kota Pekan Baru
  • Dituding Menjadi Provokator Aksi Masa, Ketua Koptan berikan Klarifikasi
  • Setelah Dilaporkan Ke KPK, Elit PTPN-V Tinjau Kebun Kopsa M, Ada Apa?
  • Koptan Pebadaran minta DPRD Riau kaji ulang hasil rapat bersama Kopni-SL
  • Antony Hamzah Tegaskan Manajemen KOPSA M Sangat Transparan, Berikut Faktanya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Firdaus-Ayat Cahyadi Paparkan Keberhasilan Satu Dekade Memimpin Kota Pekan Baru
    02 Dituding Menjadi Provokator Aksi Masa, Ketua Koptan berikan Klarifikasi
    03 Setelah Dilaporkan Ke KPK, Elit PTPN-V Tinjau Kebun Kopsa M, Ada Apa?
    04 Koptan Pebadaran minta DPRD Riau kaji ulang hasil rapat bersama Kopni-SL
    05 Antony Hamzah Tegaskan Manajemen KOPSA M Sangat Transparan, Berikut Faktanya
    06 KOPSA Saling Berkoordinasi untuk Menidaklanjuti Arahan yang Disampaikan Disdagkop-UMK Kampar Terkait
    07 Begini Skenario Lumpuhkan 997 Petani Sawit, Kapolri Harus Berantas Mafia Tanah di Sektor Perkebunan
    08 Hikmah Anak Kuntu yang Viral, Syahrul Aidi Minta Pengusaha Perhatikan Kesejahteraan Karyawan
    09 Laporkan PTPN V ke KPK dan Bareskrim Polri, Petani dan Pengurus Koperasi Hadapi Tekanan dan Ancaman
    10 Rumah Yatim Bagikan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Prasejahtera Kelurahan Sungai Sibam Pekanbaru
    11 Jubir Satgas Covid-19 Ingatkan Kabupaten Kota di Riau Serius Tangani Covid-19
    12 Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi Dana Desa, Sanksi Menanti Jika Terjadi Penyimpangan Anggaran
    13 GMMK Riau Serahkan Donasi untuk Palestina Lewat KNRP
    14 Kasus Aktif Terkonfirmasi Covid-19 Riau Naik Jadi 4.850 Kasus
    15 Tiga Warga Pekanbaru Reaktif Rapid Antigen saat Razia Pekan Lalu Ternyata Positif Corona
    16 Tingkatkan Persentase Vaksinasi Lansia, Dinkes Riau Gandeng Komunitas
    17 70 Napi Beragama Budha di Riau Dapat Remisi Waisak, 1 Langsung Bebas
    18 DPC Patri Rohil Ajak Warga Dukung Vaksinasi Covid-19
    19 Angka Kematian Covid-19 di Brasil Tembus 450 Ribu Kasus
    20 Walikota Pekanbaru Tinjau Vaksinasi Ribuan Warga dan Jemaat di Gereja HKBP
    21 Bahas Masalah dan Solusi, BPPW Riau Rapat Progres MSMIP Pekanbaru
    22 PTPN V Dilaporkan ke KPK, Dugaan Cetak Kebun Gagal dan Alihkan Tanah Negara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Kompenews.com