<
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Fakultas Hukum UIR Usulkan Status Otonomi Khusus untuk Riau
Kamis, 26-11-2020 - 15:05:26 WIB
TERKAIT:
 
 

PEKANBARU – Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengusulkan status otonomi khusus bagi Provinsi Riau. Usulan itu disampaikan kepada Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian DPR RI yang berkunjung ke UIR di Perhentian Marpoyan Pekanbaru pada Selasa (24/11/2020).

Tim terdiri dari Rico Wahyudi SH MH selaku ketua, Ihsan Badruni Nasution Sy.S SH, Nova Manda Sari SH MH, Yanuar Putra Erwin SH MH, Deasy Dwi Ramiayu SE dan Abrar Amin MAP (Anggota). Mereka disambut Dekan Dr Admiral, Wakil Dekan I Dr Rosyidi Hamzah, Wakil Dekan II Dr Desi Apriani SH MH, Wakil Dekan III S Parman SH MH, Kepala Bagian Departemen Hukum Tata Negara Dr Ir Suparto SH MJH MSi, Kabag Humas Dr H Syafriadi dan Moza Fudika Dela SH MH.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam itu, Pimpinan Fakultas Hukum memberi masukan terkait rencana tim melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU Provinsi Riau. Menurut Abrar Amin, Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Undang-undang yang sekaligus menjadi dasar pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masing-masing provinsi. Termasuk Riau.

''Kami datang ke Riau dalam rangka mengumpulkan data awal menyusun naskah akademik dan draf RUU untuk disampaikan kepada Komisi II DPR RI,'' ujar Abrar.

Ia juga menyebut, dalam beberapa pekan terakhir timnya juga sudah bersilaturrahmi ke berbagai elemen masyarakat untuk mendapat masukan.

Dekan Fakultas Hukum Admiral mengapresiasi kedatangan tim. Ia menyatakan, Riau hari ini telah mengalami perubahan dan kemajuan sangat pesat dibanding beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi sama dengan daerah lain, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tetap tinggi. Yakni di atas 7 persen.

''Ini sesuatu yang ironi. Karena negeri ini memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, di atas minyak di bawah minyak, namun SDA itu tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Dari dulu, soal kemiskinan ini selalu menjadi pembicaraan serius di internal akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat,'' kata Admiral.

Begitu pun masalah infrastruktur yang masih memprihatinkan. Soal kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, pengangguran dan lain-lain. Semua menjadi problem di daerah ini. Tak terkecuali tentang perkebunan ilegal yang luasnya mencapai 1,2 juta hektar.

''Kami bangga areal perkebunan sawit di daerah ini mencapai 2 juta hektar tapi berapa kontribusinya untuk daerah? Semua diambil Pusat, itu karena Undang Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah hanya mengatur dana bagi hasil untuk sektor migas. Karena itu, Fakultas Hukum mengusulkan supaya Pusat memberi status otonomi khusus bagi Riau sama dengan yang diberikan kepada Aceh dan Papua,'' tukas Admiral.

Otonomi khusus merupakan tawaran kepada Pemerintah Pusat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kedaerahan yang pernah disuarakan masyarakat dalam Kongres Rakyat Riau belasan tahun lalu.(rls)




 
Berita Lainnya :
  • Kasus Terkomfirmasi Positif di Riau Turun Drastis
  • Tim Satgas Inhil Siapkan Langkah Antisipasi Arus Balik Cegah Penularan Covid-19 Baru
  • Gubri Sebut Harus Penambahan Kapasitas Ruang Isolasi Covid-19 Demi Selamatkan Warga
  • Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang akan Mengguyur Sebagian Wilayah Riau
  • BPBD Riau Siapkan Logistik Petugas di 6 Pos Penyekatan Mudik Lebaran
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kasus Terkomfirmasi Positif di Riau Turun Drastis
    02 Tim Satgas Inhil Siapkan Langkah Antisipasi Arus Balik Cegah Penularan Covid-19 Baru
    03 Gubri Sebut Harus Penambahan Kapasitas Ruang Isolasi Covid-19 Demi Selamatkan Warga
    04 Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang akan Mengguyur Sebagian Wilayah Riau
    05 BPBD Riau Siapkan Logistik Petugas di 6 Pos Penyekatan Mudik Lebaran
    06 Tinjau Arus Mudik di Bandara Soetta, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga yang Dari Luar Negeri
    07 Ramadan Berkah, Pengurus Kopertim Tambusai Berbuka Bersama
    08 Dukung SE Walikota Pekanbaru, Tokoh Agama Gelar Pertemuan dengan Polda Riau
    09 Kapolres Kepulauan Meranti Imbau Warganya Silaturahmi Virtual saat Lebaran
    10 Jelang Idulfitri 1442 H, Gubri Bersama Forkopimda Riau Tinjau Pusat Keramaian di Pekanbaru
    11 Gubri Ucapkan Duka Mendalam Almarhum Ustadz Zulkarnain
    12 Iring-iringan Antarkan Jenazah Ustaz Tengku Zulkarnain ke Tempat Peristirahatan Terakhir
    13 Himbau Larangan Mudik, Bidhumas Polda Riau Bagikan Brosur
    14 Menyambut Idul Fitri 1442 H PLN Riau dan Kepri Siaga Penuh
    15 Orang Dekat Bupati Mursini Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Korupsi 6 Kegiatan di Setdakab Kuansing
    16 Ketersediaan BBM dan Elpiji di Riau Aman di Idul Fitri
    17 Jelang Lebaran, Harga Daging Ayam dan Sapi di Pekanbaru Merangkak Naik
    18 618 Kendaraan Putar Balik di Lima Pos Penyekatan Mudik Perbatasan Provinsi Riau
    19 Siang Cerah Berawan, Hujan Akan Guyur Sebagian Wilayah Riau Malam Nanti
    20 Sujud Saat Salat Tarawih, Jemaah Masjid di Tembilahan Meninggal Dunia
    21 Gubri: Perekonomian Riau Sebagian Besar Sawit dan Migas, Ekspor Tidak Boleh Berhenti
    22 6.000 Guru di Pekanbaru Telah Divaksin
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Kompenews.com