PEKANBARU - Puluhan pemilik pangkalan gas elpiji kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru. Lagi-lagi ini berkaitan dengan polemik yang terjadi antara pemilik pangkalan gas dan juga PT Surya Global Mandiri (SGM) yang merupakan agen gas elpiji bersubsidi.

Kedatangan para pemilik pangkalan gas ini bertujuan untuk meminta anggota DPRD Pekanbaru, Dapot Sinaga, agar membantu mereka untuk mendapatkan haknya. Ini lantaran PT SGM kembali berulah dengan meminta sejumlah uang agar pangkalan bisa mendapatkan pasokan gas lagi dari PT SGM.

Persolan ini berawal sejam Desember 2022 lalu. Yang mana saat itu puluhan pemilik pangkalan yang telah bekerjasama dengan PT SGM tidak lagi mendapatkan pasokan gas lantaran PT SGM mengalami permasalahan internal.

Hal ini membuat para pemilik pangkalan merugi lantaran saat bergabung dengan PT SGM, pangkalan sudah mengeluarkan uang antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk bisa mendapatkan pasokan gas.

Kemudian pada Februari 2023, DPRD Pekanbaru dan PT Pertamina telah memberikan solusi kepada para pemilik pangkalan untuk mendapatkan pasokan dari agen lain, namun sifatnya hanya sementara.

"Itu juga bersifat sementara. Tidak permanen kita dapat pasokan dari agen yg lain ini. Kuotanya juga jauh berkurang. Tidak sama seperti yang kita dapat dengan kerjasama dengan PT SGM," kata Parluhutan Sihotang, salah seorang pemilik pangkalan kepada halloriau.com, Senin (24/7/2023).

Beberapa bulan berselang, mereka mendapatkan kabar bahwa PT SGM kembali beroperasi. Oleh karena itu para pemilik pangkalan meminta kepada PT SGM untuk memberikan kembali pasokan gas kepada mereka, karena sebelumnya mereka telah bekerjasama dengan PT SGM.

Akan tetapi, PT SGM memberikan syarat kepada para pemilik pangkalan agar menyerahkan uang sebesar Rp 15 juta per pangkalan untuk melanjutkan kerjasama itu.

"Alasannya karena PT SGM yang sekarang ini manajemennya sudah berbeda. Makanya mereka minta uang tambahan. Kami tentu gak mau, karena waktu kerjasama sebelumnya kita sudah keluarkan uang, 50 juta sampai 100 juta. Makanya kami minta bantuan ke DPRD untuk membantu mencarikan solusinya," tambahnya.

Sihotang mengatakan, ada dua solusi yang mereka minta saat ini. Pertama, mereka minta agar dikembalikan ke PT SGM dengan tidak membayar uang tambahan Rp 15 juta per pangkalan. Atau dilanjutkan dengan agen yang baru saat ini dengan memberikan kerjasama yang bersifat permanen.

"Kami minta dilanjutkan secara permanen ke agen lain yang saat ini sudah berjualan sementara atau dikembalikan ke SGM dengan perjanjian agar kami tidak lagi ditelantarkan," ujar Sihotang.(hrc)